Metropilar Pos - Nama
baik wakil rakyat kembali tercoreng, wakil rakyat yang sepatutnya menjadi
tempat penampungan keluhan-keluhan rakyat namun kenyataannya ketika dibutuhkan satu
demi satu menghilangkan diri dari tanggung jawab. Kota kendari kembali
terguncang, puluhan mahasiswa KBM UHO bersama KBM Fakultas Hukum UMK menyambangi
Gedung DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara untuk mendesak Anggota DPRD Propinsi
Sulawesi Tenggara menggunakan Hak Interpelasinya terkait kebijakan Jokowi-JK (12/01/2017)..
Pemerintahan Jokowi-JK telah mengeluarkan kebijkan yang memberatkan rakyat Indonesia. Maraknya tenaga Kerja kasar Asing, pencabutan subsidi BBM, pencabutan subsidi pendidikan, pencabutan subsidi kesehatan dan pencabutan subsidi listrik , kenaikan biaya pengurusan STNK dan Pajak BPKB. Masalah-masalah ini memicu Kordinator BEM Se-Indonesia mengingtruksikan kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk turun kejalan guna menyikapi kebijakan pemerintah tersebut pada 12 januari 2017.
Pemerintahan Jokowi-JK telah mengeluarkan kebijkan yang memberatkan rakyat Indonesia. Maraknya tenaga Kerja kasar Asing, pencabutan subsidi BBM, pencabutan subsidi pendidikan, pencabutan subsidi kesehatan dan pencabutan subsidi listrik , kenaikan biaya pengurusan STNK dan Pajak BPKB. Masalah-masalah ini memicu Kordinator BEM Se-Indonesia mengingtruksikan kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk turun kejalan guna menyikapi kebijakan pemerintah tersebut pada 12 januari 2017.
Mahasiswa Kendari mendesak Pemerintahan Jokowi-JK harus mengembalikan subsidi yang telah dicabut dari berbagai aspek yakni BBM, Pendidikan,Kesehatan, Listrik, dan menghentikan penerimaan Tenega Kerja Asing. Seperti yang di ungkapkan oleh Jurawal salah satu orator KBM UHO, .
“
Pemerintah harus mencabut PP No. 59 Tahun 2016 dan harus mengembalikan
subsidi-subsidi yang telah dicabut serta menghentikan penerimaan tenaga kerja
asing ” Ujarnya
Alih-alih
mendapat penyambutan dari Anggota DPRD, KBM UHO dan KBM Hukum UMK terpaksa
dipuaskan dengan mangkirnya seluruh Anggota DPRD, tiada satupun yang berada
ditempat, Mahasiswa kecewa dengan ketidakjelasan mangkirnya seluruh anggota DPRD, gedung
megah DPRD hanya berisi staf-staf pegawai seperti yang dipaparkan oleh Ketua MPM UHO, Eddy Rosman
“
Gedung-gedung megah sudah dibangun untuk Anggota DPR, DPR harusnya setiap hari
berada dikantor untuk mendengar suara-suara rakyat. Jika memang seluruh Anggota
DPRD tengah melakukan tugas Dinas di luar, tunjukan kepada kami surat tugas
dinas mereka ” Ujar Eddy Rosman dalam orasinya.
Mangkirnya
anggota DPRD membuat mahasiswa-mahasiswa KBM UHO dan KBM Hukum UMK menyegel
Gedung DPRD propinsi Sulawesi Tenggara. Usai penyegelan berlangsung, mahasiswa berhamburan
pulang dan berjanji akan melakukan
konsolidasi ulang dengan masa yang lebih banyak.
Penulis : LAW
0 komentar:
Posting Komentar